Apakah PIP dan Tunjangan Guru Non-ASN Terdampak Efisiensi Anggaran, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Jakarta, Kabar24.id - Ramai soal efisiensi, banyak pihak yang merasa khawatir soal itu. Di tahun 2025 ini Program Indonesia pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah apakah akan cair atau tidak, bagaimana penjelasannya?

Tenyata Program Indonesia pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah akan tetap cair sesuai dengan ketentuan tahun 2025. 

Baca Juga: Ramai Soal Efisiensi, Ternyata Kemenag Tetap Salurkan Tunjangan Insentif Guru Bukan PNS, Tapi Ada Syaratnya

Begitu pula untuk tunjangan guru non-ASN, baik untuk guru di sekolah negeri maupun di sekolah swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.

Tak hanya itu, gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen dan pendidikan profesi guru (PPG) juga akan tetap dicairkan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.

Baca Juga: Berapa Gaji Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan? Apa Saja Tugas dan Fungsinya

Keterangan itu tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti dalam Rapat Kerja Mendikdasmen bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Rabu (12/2/205).

Dalam rapat kerja tersebut, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Baca Juga: Lirik Lengkap Lagu Bayar Bayar Bayar dari Band Sukatani yang Ditarik Peredarannya dari Semua Platform

Dengan penyesuaian anggaran itu, pemangkasan anggaran Kemendikdasmen berkurang Rp763,3 miliar, yakni Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun.

Menanggapi penyesuaian anggaran tersebut, Mendikdasmen mengatakan, anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

Baca Juga: Lee Min Ho Membantah Berselingkuh Dengan Penyanyi K-Pop Park Bom

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti menegaskan kembali.

Selain itu, Mendikdasmen juga menegaskan, efisiensi operasional tidak mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.