Kabar24.id - Pemerintah memperkenalkan 16 Sekolah Garuda di berbagai daerah Indonesia pada Rabu, 8 Oktober 2025, sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan pendidikan unggul di seluruh Tanah Air.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas di luar Pulau Jawa.
Baca Juga: Keracunan Massal Jadi Alarm Serius, 56 Dapur MBG Ditutup dan Muncul Usulan Kantin Sekolah
Sekolah Garuda untuk Anak 3T Berkompetensi Unggul
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Fauzan menjelaskan, Sekolah Garuda didesain untuk anak-anak dari wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang memiliki kompetensi akademik unggul.
“Kalau Sekolah Garuda itu semangatnya memberikan akses pada anak-anak di daerah 3T yang memiliki kompetensi unggul,” kata Fauzan di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga: Ketua Banggar DPR Nilai SPPG Kewalahan, Usulkan Dapur MBG di Sekolah
Proses seleksi masuk dilakukan ketat bagi lulusan SMP atau sederajat agar sekolah ini benar-benar menjadi wadah pembinaan talenta unggul dari seluruh pelosok negeri.
Sekolah Garuda juga menerapkan kurikulum berbasis data dengan pendekatan inklusif yang memadukan kegiatan akademik, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat.
Sekolah Rakyat untuk Anak Kurang Mampu
Fauzan menegaskan, Sekolah Garuda berbeda dari Sekolah Rakyat (SR). SR ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan bermutu.
“Sekolah Rakyat semangatnya memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu secara umum,” ujarnya.
Jika Sekolah Garuda menitikberatkan pengembangan potensi unggul, maka Sekolah Rakyat fokus pada pemerataan akses agar tak ada anak Indonesia tertinggal dari sisi pendidikan.
Keduanya saling melengkapi, membangun keseimbangan antara pemerataan dan peningkatan mutu sumber daya manusia.
Artikel Terkait
KPK Ungkap Korupsi Hibah Jatim: Kusnadi Diduga Kantongi Rp32,2 M, Sahat Sudah Vonis Rp39,5 M
Tahun 2022, Kusnadi Lapor Punya Kekayaan Rp5,98 M ke KPK, Mayoritas Berupa Tanah di Probolinggo
5 Tuntutan Aliansi Pemantau Program BGN: Kritik Roll Back hingga Klaim Jual Beli Titik Dapur