Sekolah Rakyat, Solusi Efektif Mengentaskan Kemiskinan?

Opini - Sekolah rakyat merupakan salah satu progam pemerintah dalam bidang pendidikan dengan memberikan secara gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang sulit mengakses pendidikan berkualitas.

Adapun tujuan didirikannya agar bisa mengurangi angka putus sekolah dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Adapun penempatan sekolah rakyat dibawah naungan Kementrian Sosial yang berupaya memenuhi kebutuhannya.

Baca Juga: Bantah Tak Laku, Ashanty Tutup 15 Gerai Toko Kuenya

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memastikan seluruh kebutuhan siswa dan siswi Sekolah Rakyat terpenuhi. Langkah itu sebagai upaya agar para peserta didik bisa fokus dalam belajar. Hal itu diungkapkan olehnya saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 15 Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/ 2025). Pada kesempatan tersebut, ia berkeliling meninjau seluruh fasilitas untuk memastikan kebutuhan para siswa dan siswi terpenuhi. (Newsdetik.com, 22/7/2025)

Pemerintah menyatakan bahwa progam ini menjadi upaya yang nyata dalam memutus rantai rantai kemiskinan dengan menjamin kebutuhan siswa akan tersampaikan. Dimana progam ini akan terdari dari jenjang tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam pemenuhan infrastruktur seharusnya memperoleh pemenuhan yang sama karena menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat.

Baca Juga: Hari Pertama Sekolah Rakyat Dimulai, Simak Selisih Sistemnya dengan Sekolah Umum

Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung menghadapi tantangan serius di awal tahun ajaran baru. Ruang belajar mereka berkurang dari empat menjadi tiga ruangan, akibat digunakan oleh Sekolah Rakyat, program dari Kementerian Sosial (Kemensos)."Ketika dalam satu ruangan ada guru yang sama-sama bicara, mengajar, tentu ini akan membuat fokus anak-anak teralihkan," ujar Rian Ahmad Gumilar selaku Tim Pengembang Kurikulum SLBN A Pajajaran. (Pikiranrakyat.com, 22/7/2025)

Pembangunan sekolah rakyat yang bertujuan dapat menghapus angka kemiskinan seakan-akan menjadi solusi utama. Tetapi sekolah rakyat untuk keluarga miskin justru semakin memperkuat tendensi sekolah berkasta antara keluarga kaya dan khusus keluarga miskin. Seandainya pendidikan memang gratis biasanya layanan yang diberikan dengan fasilitas seadanya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Fokuskan Perhatian pada Sekolah Rakyat Menjelang Tahun Ajaran 2025–2026

Sejatinya sekolah rakyat bukanlah solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Realita kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural yang menimpa rakyat bukan karena individu yang kurang bekerja keras atau malas bekerja. Faktanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak karena efisiensi dan lapangan pekerjaan memang langka. Demikian juga permasalahan pengangguran tidak lantas terselesaikan dengan anak-anak keluarga miskin masuk sekolah rakyat.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam pendidikan ini semua adalah akibat dari penerapam sistem kapitalisme yang menempatkan negara hanya sebagai regulator oligarki. Sehingga negara tidak menjadi pengurus rakyat, baik dalam menyediakan layanan pendidikan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Selain itu, pendidikan dijadikan sebagai komoditas yang aksesnya bergantung terhadap keadaan ekonomi.

Sekolah rakyat memang gratis namun hal ini menunjukkan negara hanya mengurusi rakyat miskin yang tidak mampu sekolah. Padahal hari ini masih banyak permasalahan pada sekolah negeri maupun swasta baik terkait kualitas pendidikan maupun sarana prasarana yang belum memadai, kecukupan kualitas, tenaga pendidik dan lain-lain. Nampaklah sekolah rakyat hanya sekedar solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat dan juga kebijakan populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak menyentuh akar masalah.

Berbeda dengan sistem Islam menjadikan pendidikan dengan kualitas terbaik berada dalam tanggung jawab negara pada semua rakyat tanpa memandang miskin ataupun kaya. Di semua jenjang sekolah dan dengan pembiayaannya akan ditanggung penuh oleh negara karena pendidikan merupakan hak dasar setiap anak. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa hak sekolah harus benar-benar terpenuhi diseluruh negeri.

Dalam sistem Islam juga menjamin fasilitas penunjang pendidikan dan infrastruktur publik yang memadai agar hak anak memperoleh pendidikan bisa terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya pendidikan merupan pilar utama lahirnya peradaban yang unggul. Sangatlah patut kalau masa peradaban Islam menjadi jejak pendidikan yang cemerlang.