Kabar24.id - Hasil survei Setara Institute menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan literasi kebangsaan di kalangan generasi muda.
Pengaruh media sosial dan arus informasi yang cepat dalam membentuk pandangan generasi muda perlu mendapat perhatian.
Program Sekolah Damai diharapkan dapat menjadi upaya konkrit untuk membekali siswa dan santri dengan literasi kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar.
Melansir ANTARA, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Profesor Irfan Idris mengungkapkan alasan program Sekolah Damai menyasar siswa dan santri.
Irfan Idris menerangkan, hasil survei menyebutkan banyak anak muda yang menyatakan ideologi Pancasila bisa diganti pada masa mendatang.
Baca Juga: APTRI Ajak Pemerintah Percepat Swasembada Gula dan Produksi Bioetanol
Ia membeberkan, hasil survei Setara Institute mencatat bahwa 83,3 persen generasi muda menyatakan Pancasila bukanlah ideologi bangsa Indonesia yang permanen alias bisa diganti ke depannya berdasarkan azas agama.
"Kami harus prihatin dengan hasil survei itu. Makanya kami harus melakukan berbagai upaya agar jangan sampai anak-anak Indonesia, para siswa dan santri ikut-ikutan meyakini bahwa Pancasila bisa diganti," kata Irfan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 6 November 2024.
Menurut Irfan, para siswa dan santri harus paham bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa dan di dalamnya telah jelas bahwa Pancasila telah terinternalisasi nilai-nilai agama.
Lebih lanjut dia membeberkan, generasi muda seharusnya bangga dengan Indonesia dengan segala keragaman suku dan agama.
Baca Juga: APTRI Ajak Pemerintah Percepat Swasembada Gula dan Produksi Bioetanol
Bahkan, banyak negara iri karena Indonesia bisa bersatu meski terdiri atas ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku, dan enam agama yang diakui.
Masih berdasarkan survei Setara Institute, lanjut Irfan, sebanyak 56,3 generasi muda setuju hukum agama menjadi landasan bernegara.
Padahal jelas, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara bangsa. Begitu juga hasil 61,1 persen yang setuju penggunaan atribut agama dalam satuan pendidikan.
Oleh sebab itu, kata dia, penguatan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat dan salah satunya melalui program Sekolah Damai. (*)