Kabar24.id - Di tengah tekanan anggaran yang terbatas, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tetap menunjukkan tekad kuatnya dalam memperjuangkan masa depan tenaga honorer di wilayahnya. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua untuk formasi tahun 2024.
Meski keterbatasan dana menjadi tantangan nyata, Pemkab Banyuwangi tetap berupaya maksimal untuk menggelar seleksi tersebut. Ribuan honorer yang telah lama mengabdikan diri di berbagai instansi kini mendapatkan kesempatan untuk berjuang meraih status yang lebih pasti melalui jalur PPPK.
Sebanyak 2.177 peserta mengikuti proses seleksi yang dipusatkan di kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi. Tes ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari penuh, mulai dari 26 April hingga 5 Mei 2025, dengan mekanisme berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Dalam kunjungannya meninjau pelaksanaan seleksi di hari pertama, Bupati Ipuk menyampaikan, “Meski di tengah keterbatasan anggaran kami tetap menggelar seleksi PPPK. Seleksi ini untuk memberi kesempatan seluruh honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi di lingkungan pemkab, agar bisa mengikuti seleksi PPPK. Ini kesempatan. Manfaatkan seleksi ini dengan sungguh-sungguh.”
Kehadiran Bupati Ipuk tidak sendirian. Ia didampingi oleh Koordinator Tim Kantor Regional II BKN, Ladi, Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebersamaan ini menunjukkan dukungan penuh dari jajaran pemerintahan daerah terhadap para honorer.
Pada kesempatan ini, Ipuk menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi berusaha keras memperjuangkan nasib para tenaga honorer, meski di tengah keterbatasan fiskal. Ia juga mengajak seluruh peserta seleksi untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan langka ini demi memperbaiki masa depan mereka.
Seleksi PPPK tahun 2024 ini terbuka bagi beberapa kategori peserta. Mereka adalah tenaga honorer kategori II, tenaga non-ASN yang tercatat dalam database BKN, serta tenaga non-ASN yang belum terdaftar di database nasional namun memiliki Nomor Induk Tenaga Non-ASN.
Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme seleksi yang diterapkan. Menurutnya, pelaksanaan seleksi dibagi menjadi tiga sesi dalam sehari, dengan masing-masing sesi diikuti sekitar 80 peserta.
"Seleksi berbasis computer assisted test (CAT). Setiap hari dibagi dalam 3 shift dengan tiap shift diikuti 80 orang," urai Ilzam kepada media.
Ia menambahkan bahwa seleksi ini difokuskan kepada tenaga non-ASN yang sudah menunjukkan loyalitas pengabdian di lingkungan Pemkab minimal selama dua tahun berturut-turut, meskipun belum tercatat dalam database BKN.
Dari total peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 2.177 orang akan bersaing untuk mendapatkan 69 formasi yang tersedia. Rinciannya, sebanyak 56 formasi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, sementara sisanya dialokasikan untuk tenaga teknis dan guru.
“Total ada 2.177 peserta. Mereka akan memperebutkan 69 formasi, yakni 56 tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis dan guru,” ungkap Ilzam.
Pelaksanaan seleksi ini bukan hanya sekadar mencari pegawai baru, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa para honorer yang telah lama memberikan kontribusi besar untuk pelayanan publik di Banyuwangi.