Meski sementara dihentikan, pemerintah memastikan bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak berubah, yakni sebanyak 900.000 ton beras dengan nilai Rp16,6 triliun.
Rencananya, bantuan ini akan kembali didistribusikan pada April 2025 setelah evaluasi lebih lanjut.
Penyesuaian Data Penerima Bantuan
Pemerintah juga melakukan penyempurnaan basis data penerima bantuan pangan.
Tahun 2025, jumlah penerima bantuan mengalami penyesuaian dari 22 juta keluarga menjadi 16 juta keluarga.
Pengurangan ini dilakukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan dari 25,22 juta orang pada Maret 2023 menjadi 24,54 juta orang pada Maret 2024.
Sebagai bagian dari strategi perbaikan distribusi bantuan, pemerintah menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian PPN/Bappenas.
Baca Juga: GERAK Gelar Diskusi Menakar Kontribusi APBD Jakarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat
Fokus utama bantuan diberikan kepada keluarga dalam kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara produksi dan konsumsi beras, sekaligus memastikan kesejahteraan petani dan masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga. ***
Artikel Terkait
GERAK Gelar Diskusi "Menakar Kontribusi APBD Jakarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat"
AHY Ungkap Sesali Insiden yang Dinilai Kerap Berulang hingga Upaya Pemerintah Tekan Angka Laka yang Fatal
3 Kode Trump yang Bakal Ubah Gaza Jadi Seperti ‘Mar-A-Lago’, Sebuah Resort Elite Milik Presiden AS Itu di Florida yang Kontroversial
Benarkah Dana Konsultasi Hukum PT Antam Mencapai Rp60 Miliar di Tahun 2024? KPK Diminta Periksa Dirut Antam Nicolas Kanter
Sekolah Diduga Lalai, Ratusan Siswa SMA dan SMK Terancam Gagal Ikut SNBP Perguruan Tinggi dan Risikonya