Benarkah Dana Konsultasi Hukum PT Antam Mencapai Rp60 Miliar di Tahun 2024? KPK Diminta Periksa Dirut Antam Nicolas Kanter

Kabar24.id -- Benarkah Dana Konsultasi Hukum PT Antam Mencapai Rp60 Miliar di Tahun 2024? KPK Diminta Periksa Dirut Antam Nicolas Kanter. Berita itu dikutip dari monitorindonesia.com pada (6/2/2025).

Dalam berita tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk membuka penyelidikan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk., Nicolas D Kanter terkait kasus dugaan korupsi dana konsultasi hukum senilai Rp 60 miliar pada tahun 2024.

Baca Juga: 3 Kode Trump yang Bakal Ubah Gaza Jadi Seperti ‘Mar-A-Lago’, Sebuah Resort Elite Milik Presiden AS Itu di Florida yang Kontroversial

Dana konsultasi hukum di PT Antam, Tbk pada tahun 2024 diduga dikucurkan PT Antam kepada salah satu pihak yang merupakan kerabat dekat Dirut Antam Nicolas D Kanter. Teman dekatnya itu berinisl FR.

Dikucurkan dalam 3 Termin

Dari berita yang ditulis oleh monitorindonesi.com itu mengungkap bahwa dana konsultasi hukum sebanyak Rp60 miliar pada 2024 itu dikucurkan Nicolas Kanter sebanyak 3 termin. Setiap termin pengucuran masing-masing senilai Rp 20 miliar.

"Yang menjadi pertanyaan untuk apa dana konsultasi hukum sebesar itu? Apa saja itemnya. Rp 60 miliar itu bukan dana kecil lho," ujar sumber terpercaya di internal PT Antam itu.

Baca Juga: AHY Ungkap Sesali Insiden yang Dinilai Kerap Berulang hingga Upaya Pemerintah Tekan Angka Laka yang Fatal

Dia mengungkap, dana konsultasi sebesar itu tak masuk akal untuk satu perusahaan milik negara.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga didesak untuk segera melakukan audit investigasi aliran dana konsultasi hukum tersebut.

Baca Juga: 8 Orang Tewas, 6 Mobil Ringsek! Begini Awal Mula Insiden Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi Kota Bogor

Anehnya, kata dia, dana konsultasi hukum tersebut langsung dihandle oleh Nicolas Kanter sendiri tanpa koordinasi dengan direksi lain.

"Untuk apa dana itu sebenarnya? Kasus apa yang dihadapi Nicolas Kanter sehingga harus mengeluarkan anggaran Rp60 miliar setahun hanya untuk konsultasi hukum?" ungkapnya.