Zulhas Bakal Didapat Rp44 M? Banggar DPR RI Ungkap Rencana Anggaran Para Menko hingga APBN untuk Kementerian Prabowo

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September (2024)," ujar Said dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024 lalu.

Prabowo Leluasa Mengatur APBN 2025 Untuk Kementeriannya

Said menerangkan postur APBN 2025 tidak akan berpengaruh terhadap jumlah kementerian yang tergolong banyak di era pemerintahan Prabowo.

"Karena ini tidak ada hubungan dengan postur," ungkap Said kepada wartawan usai rapat dalam kesempatan yang sama di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2024.

Ketua Banggar DPR itu menyebut Undang-Undang APBN 2025 memberikan keleluasaan anggaran bagi presiden terpilih untuk menambah kementerian dan badan atau memecah kementerian yang ada.

"Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," tutup Said.***

Sumber: Pemberitaan Media Siber