Hingga Masa Tenang, Bawaslu DKI Jakarta Lakukan Patroli Untuk cegah pelanggaran kampanye Pilkada 2024

Kabar24.id -- Bawaslu DKI Jakarta akan terus melakukan Patroli hingga masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta melakukan patroli.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, Burhanuddin, mengkonfirmasi, "Ya kami pasti melalukan patroli selama pelaksanaan kampanye sampai 23 November mendatang."


Selain itu, pihaknya melakukan patroli pengawasan, terutama selama hari tenang pada tanggal 24, 25, dan 26 November, untuk memastikan bahwa kampanye tidak akan dilakukan di DKI Jakarta selama tiga hari tersebut.

Baca Juga: Tim Kampanye Pemenangan RIDO Akan Menang Satu Putaran di Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Burhanuddin menyebutkan, seluruh jajaran Bawaslu DKI dan kota, kabupaten hingga di tingkat kelurahan sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan pengawasan ketat terkait kegiatan-kegiatan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Pengawasan juga dilakukan terhadap setiap tim kampanye paslon hingga relawan dan masyarakat DKI Jakarta untuk memastikan tidak adanya pelanggaran sampai waktu pelaksanaan kampanye selesai.

"Setiap pasangan calon yang akan berkampanye di DKI Jakarta, mereka melaporkan, memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu sehingga kami mendapatkan informasi itu dan kami meneruskan jajaran untuk melakukan pengawasan secara melekat," ujar Burhanuddin.

Baca Juga: DPRD Setujui Evaluasi Kemendagri Soal Raperda RTRW DKI 2024-2044

Selain itu, dengan keterbatasan personel Bawaslu, pihaknya juga meminta masyarakat Jakarta bisa berperan dalam mengawasi dan melaporkan setiap paslon jika ada dugaan pelanggaran.

Masyarakat bisa langsung melaporkan dugaan pelanggaran ke Kantor Bawaslu DKI Jakarta ataupun Bawaslu tingkat kota dan kabupaten atau melalui platform yang disediakan Bawaslu untuk pengaduan yang tersebar di media sosial.

"Jadi kami tidak luput melakukan pengawasan, ada juga informasi dari masyarakat," kata Burhanuddin.