Kabar24.id -Jagat media sosial di Banyuwangi ramai setelah muncul pernyataan oknum Anggota DPRD Banyuwangi yang menyebut 80 persen kepala desa diduga koruptif dalam penyaluran bansos.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari para kepala desa yang merasa tersudut dan disudutkan tanpa dasar yang jelas.
Baca Juga: Ini Daftar Enam Tambang Emas Terbesar di Indonesia
Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Banyuwangi kemudian mendatangi Kantor DPRD Banyuwangi.
Pertemuan dilakukan secara tertutup di ruang khusus DPRD Banyuwangi.
Ketua PKDI Banyuwangi Budiharto menjelaskan kedatangan mereka bersifat silaturahmi dan klarifikasi.
Budiharto menegaskan bahwa pernyataan oknum Anggota DPRD di media sosial telah membuat heboh masyarakat Banyuwangi.
Ia menyebut pernyataan tersebut tidak benar dan perlu diluruskan secara terbuka.
Budiharto menjelaskan bahwa ucapan tersebut sempat menyinggung seluruh kepala desa di Banyuwangi.
Ia menambahkan bahwa sistem penyaluran bansos di Banyuwangi telah berjalan secara transparan.
Menurutnya Banyuwangi menjadi pilot project nasional dalam program digitalisasi bansos.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran bansos dilakukan langsung oleh pihak bank di kantor desa.
Para penerima dipanggil satu per satu dengan dokumen lengkap sebelum menerima bantuan.
Setiap proses penyerahan juga didokumentasikan oleh petugas yang hadir.
Artikel Terkait
Pecah Tangis Keluarga di Pemakaman Korban Dugaan Bullying SMPN 19 Tangsel, KPAI Desak Proses Hukum Berjalan
Polisi Gerebek Gudang Penimbun 42 Ton BBM Subsidi di Babel, 5 Orang Ditangkap
Ini Daftar Enam Tambang Emas Terbesar di Indonesia