Mahfud MD Desak KPK Telusuri Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Ia menegaskan, KPK dapat segera memeriksa pihak-pihak terkait untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran.

“Tidak perlu menunggu laporan, tinggal pastikan dulu agar KPK bisa bekerja,” tambahnya.

Dalam siniar tersebut, moderator Rizal Mustary memaparkan rincian pembengkakan biaya proyek.

Biaya yang semula ditaksir sebesar 5,5 miliar dolar AS, kini mencapai 7,22 miliar dolar AS atau sekitar Rp118 triliun.

Rizal juga menyebut adanya perbedaan signifikan dalam bunga pinjaman antara Jepang dan China.

“Versi Jepang hanya 0,1 persen per tahun, sementara China 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih besar,” ungkap Rizal.

Kondisi ini, menurut Anthony, menimbulkan pertanyaan apakah pembengkakan biaya disebabkan oleh pembangunan fisik atau faktor pembiayaan yang tidak efisien.

Menanggapi hal itu, Mahfud kembali menegaskan perlunya pemeriksaan yang transparan dan independen.

“Saya rasa KPK perlu langsung turun tangan, tidak perlu menunggu laporan,” tegas Mahfud.

Ia juga meminta agar DPR memiliki akses penuh terhadap kontrak kerja sama proyek untuk memastikan pengawasan publik berjalan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pemeriksaan sebaiknya dimulai dari pihak kontraktor yang terlibat dalam konsorsium proyek Whoosh.

“Kalau KPK mau memeriksa, ya periksa kontraktornya,” ujar Agus.

Menurutnya, transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci agar proyek besar seperti Whoosh tidak menimbulkan kecurigaan publik.

“Kontraktornya kan berarti China dan lokal berdasarkan konsorsiumnya,” tukasnya.

Sorotan terhadap proyek ini kini semakin tajam, terutama setelah publik membandingkan biaya di Indonesia yang disebut tiga kali lebih mahal dibandingkan proyek serupa di China.