Kabar24.id - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mengingatkan pemerintah agar mewaspadai maraknya arus barang impor murah yang terus masuk ke Indonesia.
Ia menilai gelombang produk asing berharga rendah, terutama dari Tiongkok dan Thailand, mulai mengancam keberlangsungan industri baja, semen, dan tekstil dalam negeri.
Baca Juga: Firnando Ganinduto Ingatkan Danantara Harus Transparan, Bukan Kantong Politik
“Sangat serius. Baja, semen, tekstil—semuanya kena. Harga produk impor bisa jauh di bawah biaya produksi dalam negeri. Kalau impor terus dibiarkan dengan bea masuk nol persen, industri kita bisa habis,” kata Firnando dalam wawancara bersama Jaringan Promedia, Selasa 7 Oktober 2025.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan kebijakan perdagangan harus berpihak kepada industri nasional dan tidak hanya menguntungkan produk luar negeri.
Baca Juga: DPR Minta Reklamasi Tambang BUMN Tak Sekadar Formalitas Administratif
Ia meminta pemerintah menerapkan mekanisme pengendalian impor yang disesuaikan dengan kapasitas produksi dalam negeri.
“Aturannya harus tegas, impor hanya boleh masuk kalau produksi lokal sudah terserap penuh,” ujarnya.
Baca Juga: TKN Fanta: Presiden Prabowo Tempatkan Talenta Muda di Posisi Strategis Pemerintahan
Firnando menolak pandangan bahwa pembatasan impor sama dengan proteksionisme ekstrem.
Ia menyebut Indonesia membutuhkan strategi “proteksi pintar” yang menyeimbangkan antara daya saing global dan perlindungan terhadap industri strategis.
“Saya bukan anti pasar bebas, tapi saya percaya pada proteksi pintar. Negara harus melindungi sektor yang strategis. Kalau industri dasar kita mati, kedaulatan ekonomi juga mati,” tegasnya.
Menurutnya, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang tetap menerapkan kebijakan proteksi cerdas untuk sektor industrinya.
Artikel Terkait
Dana Reses DPR Naik Jadi Rp702 Juta, Dasco Sebut Bukan Kenaikan tapi Penyesuaian
Firnando Ganinduto Ingatkan Danantara Harus Transparan, Bukan Kantong Politik
DPR Minta Reklamasi Tambang BUMN Tak Sekadar Formalitas Administratif