Digitalisasi Inklusif: Kemkomdigi Usulkan Anggaran Tambahan Rp12,6 Triliun untuk Papua, PDN, dan AI

Kabar24.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025. Tambahan ini ditujukan untuk percepatan akses internet di Papua, menjamin kesinambungan Pusat Data Nasional (PDN), dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Permintaan ini menambah total kebutuhan anggaran Kemkomdigi tahun 2026 menjadi Rp20,36 triliun dari pagu awal sebesar Rp7,75 triliun.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa ketiga prioritas tersebut merupakan fondasi utama dalam upaya mempercepat transformasi digital yang merata dan berdaya saing.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Ganti Direksi Usai Dugaan Korupsi, Fokus Tingkatkan Layanan dan Tata Kelola

Meutya menjelaskan bahwa Papua masih memiliki tantangan besar dalam hal konektivitas. Oleh karena itu, peningkatan anggaran akan mempercepat penyebaran jaringan internet ke daerah-daerah terpencil.

Sementara itu, keberlanjutan PDN sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi data pemerintah.

Lebih lanjut, pengembangan AI dipandang sebagai pilar utama dalam transformasi teknologi nasional. Meutya menyebut bahwa AI harus dikembangkan dalam kerangka yang beretika dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Anggaran tambahan ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat program pengembangan infrastruktur digital, membangun ekosistem teknologi, memastikan ruang digital yang aman, serta mendukung aktivitas komunikasi publik dan manajemen internal kementerian.

Baca Juga: Indonesia Resmi Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia, Ma’ruf Amin: Ini Momentum Sejarah

Kemkomdigi menetapkan visi: “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita.” Visi ini akan menjadi panduan pelaksanaan berbagai program strategis kementerian.

Dalam rapat itu, Meutya juga memaparkan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan rekomendasi BPK.

Baca Juga: Menjaga Kedaulatan Rupiah, TNI AL dan BI Tempuh Ribuan Mil Laut di Papua Barat Daya

"Semoga semangat ini bisa terus kami jaga agar Kementerian Komdigi dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan digital nasional," katanya.