Konsep Islam Dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Negara berkontrak dengan swasta untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan hal-hal yang menjadi kebutuhan rakyat. Maka otomatis orientasi mereka ada adalah berbisnis dengan rakyat. Ambisi pembangunan jalan tol misalnya, dengan fasilitas yang memadai namun rakyat harus membayar biaya tidak sedikit untuk melewatinya.

Pemerintah mengarahkan kebijakan agar investor masuk, namun sering menyepelekan aspek distribusi publik dan keadilan wilayah. Misalnya, pembangunan jalan tol atau proyek besar di kota-kota utama lebih diutamakan sementara wilayah terpencil justru tersisih karena dinilai tidak menguntungkan. Juga pembangunan jalan menuju area-area yang menghasilkan nilai ekonomi sepeti PSN (proyek strategis Nasional) lebih diutamakan sementara jalan-jalan berlubang yang diakses warga sehari-hari tidak kunjung mendapat perbaikan.

Persoalan tersebut yang saat ini tengah membuat resah warga Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan DPRD di Banyuwangi menyoroti bahwa dalam pembangunan infrastrukturnya manfaat bagi masyarakat lokal sering tidak proporsional terhadap anggaran yang dikeluarkan.

Misalnya Ketika saat ini akses jalan di Gunung Gumitir ditutup total karena adanya perbaikan besar, namun pemerintah tidak sama sekali mengupayakan jalur lain yang memadai sebagai alternatif aktivitas warga.

Jalur alternatif lalu lintas dialihkan ke jalur Pantura Situbondo – Banyuwangi dan Bondowoso–Banyuwangi yang tidak dirancang untuk kendaraan berat, sehingga menyebabkan kemacetan ekstrem sepanjang 28 hingga 35 kilometer dan antrean kendaraan besar terjebak berjam-jam bahkan puluhan jam Maka yang terjadi adalah problem kemacetan di wilayah utara, yang tentunya sangat berdampak pada kegiatan ekonomi warga terutama Banyuwangi dan sekitarnya.

Sekali lagi, Kapitalisme memandang infrastruktur sebagai komoditas dan alat investasi, dengan kecepatan balik modal dan pendapatan dari tarif, bukan sebagai pelayanan bagi rakyat tanpa kecuali. Model ini kerap mengabaikan orang miskin atau pekerja informal yang hidup bergantung pada akses jalan terbuka. Maka ketika terjadi gangguan atau penutupan jalan, akhirnya rakyat adalah pihak yang paling merasakan dampak bagi kehidupannya.

Oleh karena itu selayaknya kita sebagai seorang muslim hendaknya mulai melirik Kembali apa yang menjadi tuntunan dan pedoman agama kita dalam menjalani kehidupan. Termasuk problem yang terus berulang berkaitan dengan transportasi jalan.

Negara harus mengambil peran utama sebagai penanggung jawab urusan umat. Pemimpin dalam Islam ibarat penggembala, ia wajib me-riayah rakyat dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemimpin tidak boleh mengambil kebijakan hanya karena standar materi, tetapi wajib menjadikan hukum syarak sebagai sandaran.

Jalan adalah salah satu kebutuhan rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Rakyat sangat mendambakan jalan yang aman, mudah dilewati, dan murah. Oleh karena itu, negara wajib mewujudkannya. Kalaupun negara membangun jalan tol, tujuannya adalah memudahkan keperluan rakyat. Jadi negara tidak boleh menarik biaya atas pemanfaatannya.

Berkaitan dengan investasi, Islam juga punya pandangan tersendiri. Islam mengatur investasi dengan akad kerja sama sesuai hukum syarak. Islam juga mengharamkan investasi pada bidang yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk pembangunan jalan. Karena itu, untuk membangun fasilitas jalan negara akan mengandalkan biaya pribadi yang berasal dari Baitul mal. Modalnya berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam dan pemasukan lain seperti kharaj, fai, jizyah, ghanimah, dan lain-lain.

Dengan kemandirian ini, Islam akan membuat negara menjadi independen, tidak mudah didikte oleh negara lain. Selain itu, negara juga dapat konsentrasi mengurusi kebutuhan rakyat, bukan bingung mencari investasi dengan menengadahkan tangan pada swasta atau negara asing. ***

FATA VIDARI, S.Pd (Guru dan Aktivis Peduli Generasi)
Banyuwangi, Jawa Timur