Opini: Danantara, Investasi Untuk Kebaikan Negeri atau Oligarki?

Semakin lengkaplah penjajah bisa menguasai negera kita, walaupun kita masih dinamakan negara Indonesia, tapi dalamnya sudah penuh dengan aroma penjajahan.
Untuk Mengembangkan Sektor Hilir Dana Segar Bagi Oligarki

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lalu mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar sebagian dana dari Danantara diinvestasikan untuk sektor hilirisasi. Jika benar disetujui dan direalisasikan pada berbagai proyek hilirisasi, siapakah yang sebenarnya akan menikmati dana yang dikelola Danantara?

Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Berdasarkan masterplan yang telah disusun, investasi hilirisasi hingga 2040 membutuhkan US$618 miliar di 28 komoditas, antara lain di sektor kehutanan, perikanan, pertanian, perkebunan, serta pertambangan dan gas.

Pada saat yang sama, BUMN-BUMN yang dikelola Danantara mencakup berbagai industri, mulai dari energi, infrastruktur, hingga sektor finansial. Perinciannya antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.

Kuncinya semua asset pemasukan negara saat ini masuk ke Danantara yang kemudian diinvestasikan untuk membiyai perusahaan yang mengelola sektor hilirisasi.
Sedangkan peneliti Senior Forum Kebijakan Ekonomi (FORKEI) Lukman Noerochim, S.T., M.Sc. (Eng)., Ph.D. menyatakan sebagian besar para pelaku hilirisasi produk dari tambang adalah perusahaan asing.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Danantara menyediakan modal untuk perusahan yang mengelola di sektor hilirisasi yang dimiliki oleh para pejabat dan perusahaan asing.

Kekuasaan dan ekonomi akhirnya hanya dikusai segelintir orang yang terlibat dalam hilirisasi, inilah yang dinamakan Oligarki. Berarti sebenarnya dana yang dikeluaran oleh Danantara merupakan dana segar bagi oligarki.

Dampak Adanya Danantara

Terjadi pemangksan APBN mendzolimi rakyat

APBN merupakan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, akan tetapi sejak adanya Danantara, terjadi efisiensi anggaran dibeberapa sektor diantaranya pendidikan dan kesehatan. Ini menambah penderitan rakyat karena banyak akses pendidikan dan kesehatan yang sulit dijangkau.

Membuka ruang korupsi lebih besar

Penerapan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) yang baru membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pengawasan terhadap Danantara. Dengan mengacu pada regulasi terbaru ini, Danantara tidak lagi berada dalam lingkup pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini yang menyebabkan ruang korupsi yang lebih besar.

Terjadi krisis perbankan berkepanjangan

Ketakutan nasabah jika Danantara merugi maka uang mereka akan hilang. Mengutip repository.metrouniv.ac.id, penarikan uang massal yang terjadi di sebuah bank bisa memicu krisis perbankan saat menjalar ke bank lainnya (contagious effect) yang bisa membuat kolaps Bank akan banyak yang tutup.

Kerusakan akibat hilirisasi

Pertama, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Kedua, peningkatan emisi karbon dan pencemaran lingkungan, akibat aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan. Ketiga, deforestasi dan degradasi ekosistem, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya mineral. Keempat, dampak negatif terhadap masyarakat lokal, seperti penggusuran lahan, pencemaran air, dan berkurangnya akses terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kedaulatan Negara Terancam

Resiko hukum yang apabila meluas menjadi sengketa hukum maka Danantara akan berhadapan dengan badan yudifikatif asing yang memiliki yurisprudensi di mana suatu kasus hukum investasi dan pelanggarannya terjadi. Sebagai investor yang beroperasi pada tataran dunia, maka Danantara memiliki kemungkinan untuk berhadapan dengan permasalahan hukum, gugatan serta denda dan sanksi apabila dianggap dan diputus melanggar hukum. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan Danantara akan menjadi subyek hukum yang diatur dan diawasi oleh regulator negara asing. (RMOL Jateng)

“Utang semakin besar akan memiliki resiko kedaulatan. Baik kedaulatan yang berkurang dari para spekulan mata uang dan saham. Maupun kedaulatan institusional lembaga peminjam dengan berbagai syaratnya. Kegagalan pembangunan berdasarkan utang sudah banyak contoh dan pengalaman yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Salah satu yang paling fenomenal adalah krisis moneter 1998.” Kata Roseno dalam ir.binus.ac.id.