Outlook defisit APBN 2025 tercatat 2,78 persen dan proyeksi defisit 2026 berada pada level 2,68 persen.
Harris menyoroti ketergantungan pada PPh Badan yang dinilai tidak sehat di tengah risiko perlambatan ekonomi.
Ia mempertanyakan lonjakan restitusi yang dianggap tidak normal dalam laporan.
Dalam data pemerintah, restitusi PPh Badan naik 80 persen sementara restitusi PPN dalam negeri meningkat hampir 24 persen.
"Ini harus ada penjelasan yang bening dan transparan," ujarnya.
Harris mengingatkan pola serupa terjadi tahun lalu saat bruto naik di akhir tahun namun neto terkoreksi karena restitusi.
Menurutnya, pola tersebut berpotensi berulang dan mempengaruhi realisasi 2026.
Ia juga menyoroti pelemahan dua sektor besar penyumbang pajak, yakni perdagangan dan pertambangan.
Dalam paparan Ditjen Pajak, perdagangan turun 1,6 persen dan pertambangan melemah 0,7 persen pada Januari-Oktober 2025.
Harris meminta Ditjen Pajak menyajikan elasticity analysis untuk membaca dampak ekonomi secara rinci.
Ia menilai kenaikan bruto PPh Badan 7,1 persen belum mencerminkan kondisi ekonomi tahun berjalan.
Menurutnya, peningkatan tersebut masih berasal dari kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya.
"Apakah kenaikan ini sustainable atau hanya one off karena harga sawit 2024?" katanya.
Harris juga mempertanyakan efektivitas coretax dan Satgas PKH yang dinilai belum mendukung peningkatan penerimaan.
"Pertumbuhan bruto tidak berarti apa-apa, yang dibutuhkan adalah penerimaan neto," ujarnya.