Kabar24.id - Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program Kementerian Sosial untuk mendukung pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem yang tinggal di daerah terpencil.
Sekolah Rakyat di Jawa Barat akan didirikan secara bertahap. Nantinya, siswa dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan fasilitas pendidikan dan asrama secara gratis, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik rencana pembangunan sekolah ini.
"Saya sangat mendukung pendirian Sekolah Rakyat ini," ujar Dedi Mulyadi usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Baca Juga: Prabowo Akhirnya Tanggapi Isu Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024, Begini Katanya
Menurut Gubernur, 30 Sekolah Rakyat tersebut akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasinya akan disebar secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota. Setiap sekolah diproyeksikan menampung 300 hingga 500 siswa.
Sementara itu, kurikulum yang diterapkan akan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Untuk menyesuaikan dengan kebijakan daerah, Sekolah Rakyat juga dapat mengadopsi aturan lokal, seperti jadwal masuk sekolah yang lebih pagi, yang saat ini tengah dikaji oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan masuk lebih pagi bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan mengurangi kebiasaan nongkrong setelah jam sekolah, terutama bagi siswa SMA yang rentan terhadap kenakalan remaja seperti tawuran dan balapan liar.
Selain itu, penerapan sekolah lebih pagi juga diharapkan dapat mengubah pola hidup siswa, dari kebiasaan begadang hingga larut malam menjadi tidur lebih awal dan bangun lebih pagi.
"Budaya nongkrong hingga tengah malam bisa digantikan dengan kebiasaan tidur pukul 9 malam," jelas Dedi.
Rakor dan sosialisasi program Sekolah Rakyat ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dan dihadiri oleh para bupati serta wali kota se-Jawa Barat.