Kabar24.id - Presiden Joko Widodo menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Jokowi menilai setiap pemimpin memiliki jasa dan kontribusi bagi bangsa yang layak dihormati.
Baca Juga: Mahfud MD Kritik Polri dan DPR, Bongkar Dugaan Main Uang dalam Seleksi Kapolri
“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujar Jokowi di Solo, Kamis, 6 November 2025.
Ia menegaskan bahwa penghargaan terhadap jasa pemimpin adalah bagian dari penghormatan sejarah dan perjalanan bangsa.
Baca Juga: Ibu Kandung Jadi Tersangka Kasus Kematian Bayi di Banyuwangi
Gelar Harus Lewat Proses dan Pertimbangan
Jokowi menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional tidak dapat dilakukan sembarangan.
Menurutnya, ada proses dan pertimbangan resmi yang harus dilalui sebelum sebuah nama ditetapkan sebagai pahlawan.
Baca Juga: Longsor di Licin Putus Aliran Irigasi, 139 Hektare Sawah Terancam Gagal Panen
“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan dari tim pemberian gelar dan jasa,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Daftar itu diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf kepada Ketua Dewan Gelar Fadli Zon, dan mencakup sejumlah nama besar seperti Soeharto, Gus Dur, dan aktivis buruh Marsinah.
Soal Pro-Kontra, Jokowi: Wajar dalam Negara Demokrasi
Menanggapi pro dan kontra yang muncul terkait usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional, Jokowi menyebut hal itu lumrah.
“Iya, biasa. Dalam negara demokrasi ada pro-kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya kira biasa,” ujarnya.
Artikel Terkait
Prabowo Tegaskan Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan dan Pemberdayaan
Ibu Kandung Jadi Tersangka Kasus Kematian Bayi di Banyuwangi
Mahfud MD Kritik Polri dan DPR, Bongkar Dugaan Main Uang dalam Seleksi Kapolri