Menurutnya, arah kebijakan Presiden sudah jelas, tinggal bagaimana pelaksana tidak mengubahnya menjadi proyek pribadi.
Sementara itu, Ketua Umum Jaringan Pemred Promedia Sunardi Panjaitan menilai kritik terhadap tata kelola MBG sebagai hal yang wajar dan konstruktif.
Ia menyoroti bahwa di sejumlah daerah masih ditemukan pola pengadaan bahan pangan yang terlalu tersentralisasi pada pemasok besar.
“Idealnya, produsen lokal harus dilibatkan lebih luas agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat daerah,” ujarnya.
Pihak BGN sebelumnya menyatakan bahwa proporsi penggunaan bahan pangan lokal terus ditingkatkan, termasuk susu segar dan hasil pertanian desa.
Program MBG diharapkan menjadi pondasi bagi gizi nasional sekaligus penggerak ekonomi rakyat yang berkeadilan. ***
Artikel Terkait
Sertifikasi Wajib Dapur MBG: Dari SLHS hingga HACCP, Ditangani Lembaga Resmi
Luhut Ingatkan Menkeu Purbaya soal Anggaran MBG: Tidak Perlu Ambil yang Tak Terserap
Menkeu Purbaya Awasi Ketat Serapan MBG, Luhut Yakin Penyerapan Membaik