Bakal Pakai APBN untuk Renovasi Ponpes Al Khoziny, Begini Respons Menkeu Purbaya hingga MPR

Kabar24.id – Rencana penggunaan APBN untuk renovasi musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur menuai berbagai respons dari pejabat tinggi negara.

Musala ponpes tersebut sebelumnya ambruk dan menelan korban jiwa, membuat pemerintah berencana turun tangan untuk membangun ulang fasilitasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bahas Stimulus Ekonomi dan Stabilitas Keuangan Bersama Kabinet di Kertanegara,

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa renovasi akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun rencana itu memunculkan perdebatan publik, terutama soal akuntabilitas dan prosedur penggunaan uang negara untuk lembaga pendidikan keagamaan.

Baca Juga: Firnando Ganinduto Ingatkan Impor Murah Bisa Hancurkan Industri Nasional

MPR: APBN Dipertanggungjawabkan, Perlu Ada Audit

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta agar rencana renovasi ponpes menggunakan APBN disertai audit ketat.

Menurutnya, semua dana APBN harus bisa dipertanggungjawabkan di depan publik, apalagi untuk proyek yang melibatkan kepentingan sosial.

Baca Juga: Firnando Ganinduto Ingatkan Danantara Harus Transparan, Bukan Kantong Politik

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 13 Oktober 2025.

Ia menegaskan, audit dilakukan agar ada akuntabilitas kepada publik, bukan hanya untuk Ponpes Al Khoziny tapi juga semua lembaga penerima dana APBN.

DPR Minta Ada Kaji Ulang Renovasi Ponpes Al Khoziny dengan APBN

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menyoroti langkah Kementerian PU yang menyebut renovasi akan dibiayai APBN.