Kabar24.id - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara, lembaga investasi milik negara yang baru dibentuk pemerintah.
Ia mengingatkan agar Danantara tidak berubah menjadi birokrasi baru atau wadah politik terselubung dengan label investasi nasional.
Baca Juga: DPR Minta Reklamasi Tambang BUMN Tak Sekadar Formalitas Administratif
“Danantara bisa memperkuat investasi negara, asal tidak jadi birokrasi baru atau kantong politik. Harus profesional dan transparan,” kata Firnando dalam wawancara bersama Jaringan Promedia, Selasa 7 Oktober 2025.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa Danantara pada dasarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai dan efisiensi aset BUMN.
Baca Juga: Dana Reses DPR Naik Jadi Rp702 Juta, Dasco Sebut Bukan Kenaikan tapi Penyesuaian
Namun, ia menegaskan tata kelolanya harus dijalankan dengan prinsip good corporate governance dan tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
“DPR akan mengawasi betul arah investasinya agar sesuai dengan kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok,” ujarnya.
Baca Juga: Menilik Riwayat Kelam Ammar Zoni, 3 Kali Terjerumus Narkoba hingga Jadi Pengedar di Rutan
Firnando menambahkan keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik terhadap kinerjanya.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana lembaga tersebut menyalurkan investasi dan mengelola aset negara.
“Kalau Danantara ingin dipercaya, semua keputusan investasinya harus bisa diuji secara terbuka. Jangan sampai publik melihatnya sebagai wadah baru untuk proyek-proyek elitis yang tidak menyentuh ekonomi rakyat,” katanya.
Selain soal transparansi, Firnando menilai Danantara juga berpotensi mempercepat investasi di sektor strategis bila diarahkan dengan tepat.
Ia menyebut lembaga ini dapat berperan sebagai katalis pembiayaan untuk proyek hilirisasi, infrastruktur, dan energi terbarukan.
Artikel Terkait
TKN Fanta: Presiden Prabowo Tempatkan Talenta Muda di Posisi Strategis Pemerintahan
Dana Reses DPR Naik Jadi Rp702 Juta, Dasco Sebut Bukan Kenaikan tapi Penyesuaian
DPR Minta Reklamasi Tambang BUMN Tak Sekadar Formalitas Administratif