Baca Juga: Profil Anggito Abimanyu, Wamenkeu yang Resmi Jadi Ketua DK LPS 2025-2030
Awalnya, jemaah Ustaz Khalid akan berangkat dengan kuota furoda.
Namun ada penawaran penggunaan kuota khusus dari Kemenag untuk percepatan.
Uang percepatan disetorkan secara tunai kepada pihak yang menawarkan kuota.
KPK mengungkapkan sebagian dana tersebut sudah dikembalikan dan disita.
Selain memeriksa Ustaz Khalid, KPK juga memanggil sejumlah biro travel haji.
Pada 23 September 2025, lima travel haji dan umrah di Jawa Timur diperiksa.
Mereka antara lain PT Saudaraku, PT Menara Suci Sejahtera, dan PT Al-Andalus Nusantara Travel.
Selain itu, PT Andromeda Atria Wisata dan PT Dzikra Az Zumar Wisata juga diperiksa.
Direktur utama dan bagian operasional dari travel tersebut dimintai keterangan.
KPK mendalami cara perolehan kuota tambahan haji khusus oleh pihak travel.
Saksi juga diperiksa terkait permintaan uang untuk memperoleh kuota tambahan.
Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pemanggilan dilakukan di Jawa Timur.
Hal ini dinilai lebih efektif karena banyak travel terkait berada di wilayah itu.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari tambahan kuota haji 2024.
Artikel Terkait
Oversupply PLN Berujung Rugi Puluhan Triliun
BGN Tutup Dapur SPPG Penyebab Keracunan MBG dan Bentuk Tim Investigasi
PTBA Terjebak Bisnis Batu Bara di Tengah Tren Energi Hijau