Koperasi Desa Merah Putih: Peluang Baru atau Ancaman bagi Bank BUMN

Nurul Sakinah

- Selasa, 11 Maret 2025 | 16:06 WIB

Kabar24.id - Pemerintah tengah merancang program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi pedesaan dengan membangun gudang dan enam gerai ritel di setiap desa.

Program ini menargetkan 70.000 hingga 80.000 desa dengan pendanaan sebesar Rp3-5 miliar per desa yang bersumber dari Dana Desa.

Namun, riset terbaru dari BRI Danareksa Sekuritas mengungkap potensi risiko terhadap perbankan BUMN, terutama dalam hal peningkatan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di sektor koperasi.

Berdasarkan laporan tersebut, rasio NPL kredit koperasi saat ini berada di angka 8,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan nasional.

Jika program ini berjalan dengan skema penyaluran pinjaman Rp3-5 miliar per desa, dampaknya terhadap biaya kredit (Cost of Credit/CoC) diperkirakan akan meningkat sekitar 49-82 basis poin, yang berpotensi menurunkan laba bank BUMN hingga 11-56%.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) disebut sebagai pihak yang paling berisiko dalam program ini, mengingat keterlibatannya dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai 17% dari total portofolio kreditnya, serta lebih dari 80% desa di Indonesia telah mendapatkan akses ke KUR.

“Selain risiko kredit, tekanan terhadap likuiditas bank BUMN juga menjadi perhatian utama. Jika bank-bank BUMN harus membiayai program ini tanpa ada dukungan dari Dana Desa, maka mereka perlu meningkatkan simpanan nasabah sebesar 5-9% dari total deposito saat ini. Dalam situasi likuiditas yang ketat, hal ini bisa meningkatkan Cost of Fund (CoF) dan menekan profitabilitas perbankan,” ungkap Analis BRI Danareksa Sekuritas dalam riset yang dirilis pada Selasa (11/3/2025).

Di sisi lain, pemerintah optimistis bahwa inisiatif ini akan membantu menekan harga barang di desa dengan memangkas rantai distribusi yang panjang.

Namun, tantangan besar tetap ada, mengingat hanya 18,6% koperasi di Indonesia yang bergerak di sektor pangan, pertanian, dan perikanan—sektor yang menjadi fokus utama program ini.

BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi "Netral" terhadap sektor perbankan BUMN, dengan Bank Central Asia (BBCA) tetap menjadi pilihan utama karena minimnya eksposur terhadap kredit koperasi.

“Sementara itu, di antara bank BUMN, Bank Syariah Indonesia (BRIS) diperkirakan paling sedikit terkena dampak karena model bisnisnya yang berbeda,” tulis laporan tersebut.