Bonus Lebaran untuk Pengemudi Ojol: Kebijakan Prabowo Beri Keuntungan bagi Mitra Transportasi Online

Kabar24.id - Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir paket untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) berupa bonus menjelang Lebaran 2025.

Kepala Negara juga mengimbau perusahaan transportasi online untuk menyalurkan bonus tersebut dalam bentuk uang tunai.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi dapat memberikan bonus dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan kerja pengemudi.

Baca Juga: Mudik Gratis BRI 2025: Pulang Kampung Nyaman, Bebas Biaya, dan Lebih Aman!

"Pemerintah mengimbau semua perusahaan layanan angkutan untuk memberikan bonus hari raya kepada para pengemudi dalam bentuk uang tunai, dengan memperhitungkan tingkat keaktifan kerja mereka," ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 250.000 pengemudi dan kurir online yang aktif, sementara 1 hingga 1,5 juta lainnya bekerja secara paruh waktu.

Terkait besaran bonus yang akan diterima oleh pengemudi ojol dan kurir paket, Prabowo menyebutkan bahwa mekanisme dan nominalnya akan dirumuskan lebih lanjut melalui Surat Edaran (SE) yang akan diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Baca Juga: Tuai Sorotan Netizen, Berikut Daftar Nama Kader PSI yang dimasukkan dalam FOLU Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

"Semoga kebijakan ini dapat membantu para pengemudi online untuk menikmati libur dan mudik dalam kondisi yang lebih baik," tutupnya.

Desakan Serikat Pekerja terkait THR bagi Pengemudi Ojol

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) sebelumnya meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan transportasi online memberikan THR kepada para mitra pengemudinya.

Baca Juga: Apple Siapkan AirPods dengan Kamera dan Teknologi AI, ini Kecanggihannya

Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa pihaknya mendesak pemerintah agar mengatur kebijakan ini dalam bentuk kewajiban bagi perusahaan transportasi online.

"Kami mengusulkan agar besaran THR yang diberikan setara dengan satu bulan upah minimum provinsi dan harus dibayarkan 30 hari sebelum Hari Raya Idulfitri," ujar Lily dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).