Dugaan ijazah palsu dari kampus Polandia yang menyeret nama Hakim MK Arsul Sani memicu sorotan publik setelah universitas terkait digerebek
Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Tapera yang mewajibkan iuran pekerja setelah gugatan pekerja dan gelombang penolakan buruh.
MK menolak gugatan syarat pendidikan, memastikan lulusan SMA tetap berhak maju capres, caleg, hingga kepala daerah.
MK menyebutkan bahwa pemilu nasional dan daerah bisa memicu rasa jenuh dan tak fokus kepada para pemilih.