news

Trump Tunjuk Elon Musk untuk Pimpin Departemen Efisiensi Usai Bubarkan Kementerian Pendidikan AS dan Usaid

Jumat, 7 Februari 2025 | 08:10 WIB
Donald Trump akan bubarkan Kementerian Pendidikan AS. (instagram.com/realdonaldtrump)

Kabar24.id - Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang menyiapkan perintah eksekutif yang berpotensi menghapus keberadaan Kementerian Pendidikan Amerika Serikat. 

Langkah ini direncanakan setelah Trump memastikan akan menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Baca Juga: Detail Rilis Kementerian Keuangan Terkait Rincian Dana Transfer Ke Daerah 2025 Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Rp1.9 Triliun

Berdasarkan laporan dari CNN, perintah eksekutif tersebut akan terdiri dari dua tahap utama. 

Pertama, Menteri Pendidikan akan diperintahkan untuk menyusun rencana pengurangan jumlah departemen melalui tindakan eksekutif. 

Baca Juga: Jalur Perbatasan Diduga Jadi Tempat Penyelundupan? Begini Kata Budi Gunawan hingga Sri Mulyani saat Ungkap Barang Selundupan Senilai Rp480 M!

Kedua, Kongres akan didorong untuk mengesahkan undang-undang guna membubarkan Kementerian Pendidikan sepenuhnya. 

Namun, mereka yang terlibat dalam penyusunan perintah ini menyadari bahwa penutupan kementerian memerlukan persetujuan dari Kongres.

Baca Juga: Budi Gunawan Ungkap Penyelundupan Miras dan Tembakau Senilai Rp480 Miliar, Diduga 18 Perusahaan Terlibat

Pada Selasa, 4 Februari 2025, Trump secara terbuka menyatakan keinginannya agar Menteri Pendidikan, Linda McMahon, mengundurkan diri.

"Saya mengatakan kepada Linda, 'Linda, saya harap Anda melakukan pekerjaan yang hebat dengan mengeluarkan diri Anda dari pekerjaan Anda.' Saya ingin dia keluar dari pekerjaannya di Kementerian Pendidikan," ujar Trump, dikutip dari CNN.

Baca Juga: Sekolah Diduga Lalai, Ratusan Siswa SMA dan SMK Terancam Gagal Ikut SNBP Perguruan Tinggi dan Risikonya

Hingga saat ini, McMahon belum menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Seruan untuk menghapus atau menggabungkan Kementerian Pendidikan dengan lembaga federal lain sebenarnya bukan hal baru. 

Halaman:

Tags

Terkini