Sebelumnya, saat menjabat sebagai presiden, Trump pernah mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, meskipun saat itu Partai Republik menguasai Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, usulan tersebut tidak berhasil disahkan.
Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan menjadi salah satu target utama Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, untuk dibubarkan.
Sebagai bagian dari upaya reformasi, puluhan karyawan kementerian tersebut telah diminta mengambil cuti berbayar, terutama mereka yang terkait dengan program keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas.
Peran Elon Musk dalam Pemerintahan Trump
Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, telah bergabung dalam pemerintahan Donald Trump sebagai "pegawai pemerintah khusus."
Status ini memungkinkan Musk bekerja untuk pemerintah federal tanpa menerima gaji serta dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan pegawai penuh waktu, sebagaimana dikonfirmasi oleh Gedung Putih.
Forbes melaporkan bahwa Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin oleh Musk telah terlibat dalam beberapa lembaga federal dalam beberapa hari terakhir.
Seorang pejabat Gedung Putih menyebutkan bahwa Musk bahkan telah diberikan alamat email resmi pemerintah serta ruang kantor di Gedung Putih.
Namun, belum ada kepastian apakah Musk secara resmi menerima penunjukan ini.
Baca Juga: GERAK Gelar Diskusi Menakar Kontribusi APBD Jakarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat
Artikel Terkait
Kelakar Trump Bakal Bangun Kembali Gaza yang Kini Hancur Akibat Perang hingga Netanyahu Yakin Perdamaian Israel vs Arab Saudi
GERAK Gelar Diskusi "Menakar Kontribusi APBD Jakarta dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat"
AHY Ungkap Sesali Insiden yang Dinilai Kerap Berulang hingga Upaya Pemerintah Tekan Angka Laka yang Fatal
3 Kode Trump yang Bakal Ubah Gaza Jadi Seperti ‘Mar-A-Lago’, Sebuah Resort Elite Milik Presiden AS Itu di Florida yang Kontroversial