BGN melaporkan telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat MBG secara nasional.
Pelaksanaan MBG didukung 14.773 SPPG dengan anggaran Rp43,4 triliun hingga 11 November 2025.
Namun besarnya skala program tidak menutup kemungkinan masih adanya celah pengawasan di daerah.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani memberikan kritik keras terkait polemik ini.
Netty menilai kasus keracunan MBG merupakan alarm serius bagi pemerintah.
Ia menyebut keamanan pangan MBG harus diperkuat di semua lini pelaksanaan.
Netty menegaskan anak-anak adalah kelompok paling rentan dalam kasus keracunan MBG.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara.
Kasus 211 keracunan MBG kini memunculkan tuntutan revisi tata kelola lebih komprehensif.
Netty mendesak agar Perpres Tata Kelola MBG segera difinalkan.
Ia menyebut aturan tersebut penting untuk memperjelas tanggung jawab antarinstansi.
Rekomendasi BGN mengenai percepatan sertifikasi halal juga menjadi sorotan utama.
Sertifikasi dianggap dapat mempersempit celah kerawanan mulai dari bahan baku hingga penyajian makanan.
Netty mengingatkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya bergantung pada pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada pelaksana dan masyarakat agar pengawasan berjalan berlapis.