Ketidakselarasan pandangan semakin mencolok. Kementan sibuk mengumandangkan narasi surplus, sementara DPR dan Kemendagri menyoroti realita harga serta kualitas.
“Surplus sejati hanya terjadi jika rakyat menikmatinya langsung, bukan sekadar jargon podium,” tegas Iskandar.
IAW merekomendasikan audit fisik independen, penerapan rotasi stok, serta transparansi melalui dashboard publik yang menampilkan data real-time mengenai stok dan distribusi. Selain itu, penegakan hukum terhadap mafia pangan perlu diprioritaskan.
Menurut Iskandar, sebelum bicara surplus 4 juta ton, Kementan sebaiknya menuntaskan temuan BPK, mempercepat distribusi SPHP, dan memastikan stok lama segera keluar dari gudang. Tanpa langkah nyata, surplus hanya menjadi ilusi politik.**