“Ini provokasi yang merugikan bangsa. Harus ada tindakan tegas,” kata Firman.
Namun tidak semua sepakat. Politisi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memberikan pandangan berbeda. Ia justru menilai fenomena ini sebagai bentuk ekspresi politik.
“Itu bagian dari kebebasan berpendapat. Selama tidak merusak dan mengganggu, seharusnya tidak dilarang,” ungkap Deddy.
Beberapa pengamat menilai, aksi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji pemerintah yang dianggap belum ditepati.
Ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan pengabaian terhadap suara rakyat menjadi latar belakang munculnya bentuk protes simbolik ini.
Baca Juga: Proyek Kampung Haji RI di Mekah Resmi Dimulai, Danantara Pimpin Investasi Akomodasi Jemaah
Saat ini pemerintah didesak untuk lebih mendengarkan suara masyarakat dan tidak semata-mata memandang ekspresi publik sebagai ancaman.
Sebab, jika ketidakpuasan terus diabaikan, simbol-simbol perlawanan seperti bendera Jolly Roger bisa terus berkembang sebagai bentuk frustrasi kolektif rakyat.
Dalam konteks sosial Indonesia yang sedang membangun, penting untuk menyeimbangkan antara menjaga stabilitas nasional dan menghormati kebebasan berekspresi sebagai hak dasar warga negara.**