Kabar24.id - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Indonesia Budi Gunawan mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp728,8 miliar, atau hampir tujuh kali lipat dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin 7 Juli 2025, Budi mengungkapkan bahwa pagu awal yang diterima Kemenko Polhukam berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas sebesar Rp126,5 miliar.
Baca Juga: Kebo Keboan Alas Malang Banyuwangi 2025, Tampilkan Kebo Warna Emas Kawal Dewi Sri
Namun, angka tersebut dianggap belum mencerminkan kebutuhan aktual untuk pelaksanaan tugas koordinatif kementerian yang ia pimpin.
"Kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," kata Budi dalam forum tersebut.
Adapun anggaran yang diajukan terdiri dari dua bagian utama.
Pertama, Rp195,3 miliar untuk kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan, termasuk urusan politik dalam dan luar negeri, pertahanan, serta keamanan nasional.
Baca Juga: 53 RT di Jakarta Dilanjada Banjir, Gara-gara Sungai Ciliwung Meluap
Kedua, sebesar Rp533,5 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, salah satunya untuk pembangunan Command Center Politik senilai Rp250 miliar.
"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polhukam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional," jelas Budi.
Baca Juga: Uji Teknis Biodiesel B50 Tuntas, Pemerintah Targetkan Implementasi Nasional Tahun 2026
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan kompleks akibat perubahan global dinamis.