ADAKSI Temui Menkeu Purbaya, Tagih Rapelan Tukin 2020–2024 dan Protes Sistem BLU/BH

Menkeu meminta data lengkap take home pay seluruh dosen PTN, terutama BLU dan BH. Data tersebut diperlukan sebagai pijakan evaluasi sebelum pemerintah mengambil kebijakan korektif.

Purbaya juga menilai perlunya standar penghasilan nasional yang layak bagi seluruh dosen ASN tanpa membedakan status PTN. Hal ini selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo terkait pemerataan akses pendidikan.

Selain itu, Menkeu menilai model BLU dan BH perlu dievaluasi karena menimbulkan distorsi sistemik dan ketidakadilan remunerasi. Ia menilai kebijakan tersebut tidak lagi relevan dengan fungsi negara dalam menjamin akses pendidikan.

Menkeu juga menyoroti mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan yang disebut tidak sepenuhnya teralokasi untuk pendidikan secara murni. Ia menyebut perlu penelusuran agar alokasi kembali tepat sasaran.

Purbaya menegaskan bahwa pendidikan tinggi adalah benteng terakhir daya saing nasional. Ia menyampaikan komitmen perbaikan tunjangan fungsional yang stagnan hampir 20 tahun.

ADAKSI menyambut positif respons terbuka Menkeu dalam audiensi tersebut. Mereka menilai forum ini sebagai momentum koreksi besar dalam kebijakan keuangan pendidikan tinggi.

ADAKSI menyatakan komitmen mengawal tindak lanjut kebijakan, termasuk percepatan pengajuan resmi pembayaran rapelan Tukin. Mereka berharap negara semakin hadir dalam memastikan kesejahteraan dosen dan kualitas pendidikan tinggi nasional. ***

Pantau terus www.Kabar24.id untuk mendapat info terbaru.