Mayoritas Publik Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, 80 Persen Nilai Berjasa di Bidang Pangan

Kelompok Penolak Soroti Praktik KKN dan Pelanggaran HAM

Meski dukungan publik cukup besar, survei juga mencatat adanya penolakan kuat terhadap wacana tersebut.

Sebanyak 88 persen dari kelompok penolak beralasan Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional karena praktik KKN.

Kemudian, 82,7 persen responden menilai ia membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Sebanyak 79,6 persen lainnya menganggap Soeharto terlibat dalam pelanggaran HAM.

Sedangkan 61,3 persen menyebut adanya praktik intimidasi pada masa pemerintahannya.

Analis: Pemerintah Harus Pertimbangkan Kedua Sisi

Hensat menilai hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat masih terbelah dalam memaknai kepemimpinan Soeharto.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dua sisi sebelum mengambil keputusan.

“Ini alasan yang sangat krusial bagi sejarah Indonesia, jadi sebaiknya pemerintah melihatnya secara utuh,” kata Hensat.

Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menilai sejarah bangsa.

“Keputusan memberi gelar pahlawan nasional bukan sekadar soal angka dukungan, tetapi tentang bagaimana bangsa ini memandang masa lalunya dengan jujur,” pungkasnya.

Survei Kedai Kopi dilakukan pada 5–7 November 2025 dengan metode Computerized Assisted Self Interview (CASI).

Sebanyak 1.231 responden dari berbagai wilayah Indonesia berusia 17 hingga 60 tahun ikut serta dalam survei tersebut. ***

Untuk selalu memantau berita terbaru, ikuti terus Kabar24.id.