WWF-Indonesia dan KLH Perkuat Kolaborasi Atasi Polusi Plastik dan Krisis Iklim

Kabar24.id - WWF-Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup menggelar forum multipihak bertajuk Plastic, Climate, and Biodiversity Forum sebagai langkah konkret memperkuat sinergi penanganan krisis lingkungan.

Acara yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025 ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq.

Baca Juga: Update Harga iPhone Second Terbaru Oktober 2025, Ini Daftar Lengkapnya

Forum tersebut menandai kerja sama resmi antara WWF-Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda turut mendampingi Dr. Hanif dalam acara yang juga menjadi momentum penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pembangunan lingkungan berkelanjutan.

Selain MoU, WWF-Indonesia juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat pelestarian lingkungan di tingkat daerah.

Diskusi publik ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli, seperti Agus Rusly dari Kementerian Lingkungan Hidup, Adib Awaludin dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dewi Lestari Yani Rizki dari WWF-Indonesia, serta Andreas Røise Myrhvold dari WWF Norwegia.

Para pembicara menyoroti keterkaitan erat antara polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati yang kini disebut sebagai Triple Planetary Crisis.

Forum ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mencari solusi konkret terhadap ketiga isu besar lingkungan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa ketiga krisis tersebut saling terkait dan tidak dapat ditangani secara terpisah.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia dapat mewujudkan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya penerapan ekonomi sirkular sebagai strategi mengurangi polusi dan memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang.

Dr. Hanif juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong upaya terintegrasi dalam pengembangan ekonomi sirkular, khususnya di bidang persampahan, iklim, dan biodiversitas.

Melalui kebijakan Jakstranas, pemerintah berupaya memperkuat keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan ekonomi hijau berkelanjutan, termasuk penerapan Extended Producer Responsibility (EPR).