“Kalau ada anomali, langsung kami cek lapangan,” kata Tito.
Ia menjelaskan bahwa data diinput langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Jika ada kejanggalan, tim Kemendagri akan melakukan verifikasi di lapangan.
Selain soal total dana, Tito juga mengoreksi data daerah dengan simpanan tertinggi.
Menkeu sebelumnya menyebut DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai daerah dengan dana mengendap terbesar.
Namun, data terbaru Kemendagri menunjukkan angka di Jawa Barat turun dari Rp3,8 triliun menjadi Rp2,6 triliun.
“BLUD seperti rumah sakit punya perputaran uang sendiri,” ujar Tito.
Ia menyebut dana tersebut sudah digunakan untuk kegiatan operasional dan infrastruktur.
Tito menegaskan, data Kemenkeu dan Kemendagri tidak bertentangan, hanya berbeda waktu pencatatan.
“Case di Jabar clear, data di Kemendagri sama dengan data Gubernur Jabar,” ujarnya. ***
Artikel Terkait
Tak Sesuai Jargon Air Pegunungan, Aqua Akui Sumber Air dari Sumur Bor
Dukung Promosi Wisata Lokal Bareng Gandrung Sewu 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ajak Pegiat Sosial Media Eksplor Destinasi Wisata di Banyuwangi
Famtrip Gandrung Sewu 2025: Pokdarwis Bimorejo Perkenalkan Snorkeling Kakapa di Kawasan Taman Nasional Baluran