Polemik APBD Jabar Diduga Mengendap Rp4,1 Triliun, Menkeu Purbaya Tantang Dedi Mulyadi Cek Data APBD Jabar ke BI

Kabar24.id - Polemik soal dana APBD Jawa Barat yang disebut mengendap Rp4,1 triliun di perbankan terus bergulir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saling tanggapi terkait kebenaran data tersebut.

Dedi Mulyadi menantang Menkeu Purbaya untuk membuktikan klaim soal anggaran APBD yang disebut belum terserap di bank.

Ia mengatakan akan segera memanggil seluruh pejabat Pemprov Jawa Barat untuk memastikan keakuratan data yang muncul dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada 20 Oktober 2025 lalu.

Dedi menegaskan, dirinya ingin memastikan apakah data Rp4,1 triliun itu sesuai fakta atau justru keliru disampaikan oleh bawahannya.

Ia juga berencana menemui Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan Bank Indonesia guna mencocokkan sumber data tersebut.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyatakan siap menindak tegas pejabat yang memberikan laporan tidak sesuai fakta.

Menkeu Purbaya merespons dengan meminta Dedi Mulyadi mengecek langsung ke Bank Indonesia untuk memastikan kebenaran data.

Menurutnya, data APBD Jabar yang tersimpan di perbankan bersumber dari sistem keuangan yang dikelola BI.

Purbaya menilai kemungkinan Gubernur Jawa Barat mendapat informasi yang tidak akurat dari stafnya sendiri.

Ia menyebutkan, data yang ia sampaikan berasal dari laporan perbankan resmi sehingga valid digunakan pemerintah pusat.

Purbaya juga menambahkan bahwa data yang diterimanya memiliki kesamaan dengan data yang dimiliki Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pernyataan soal APBD yang mengendap disampaikannya dalam rapat pengendalian inflasi daerah pada awal pekan ini.

Menurut Purbaya, sebagian besar angka yang disebutkannya serupa dengan data yang dijelaskan Tito pada pertemuan sebelumnya.