AJI Kendari Desak Gubernur Sultra Bertanggung Jawab atas Aksi Kekerasan Ajudan terhadap Jurnalis

Kabar24.id – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap jurnalis Metro TV, Fadli, saat melakukan wawancara di Kantor Gubernur Sultra.

Insiden itu terjadi ketika sejumlah wartawan hendak melakukan wawancara doorstop usai acara penyerahan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di Aula Bahteramas, Selasa sore.

Baca Juga: Info Harga Tiket Kawah Ijen 2025 dan Cara Beli Online dan Link Pembeliannya tiket.bbksdajatim.org

Gubernur Andi Sumangerukka semula melayani pertanyaan wartawan seputar program KUR secara terbuka dan santai.

Namun situasi berubah ketika Fadli menanyakan soal pelantikan mantan terpidana korupsi Aswad Mukmin sebagai pejabat eselon IV di lingkungan Dinas Cipta Karya Pemprov Sultra.

Pertanyaan tersebut langsung direspons oleh dua ajudan gubernur yang mendekat dan mendorong Fadli menjauh dari posisi Gubernur.

Fadli mengaku ajudan itu tidak hanya menghalangi, tetapi juga memukul ponsel yang digunakan untuk merekam wawancara.

Menurut kesaksian sejumlah wartawan di lokasi, Gubernur Andi Sumangerukka memilih meninggalkan area tanpa menegur ajudannya yang bertindak represif.

AJI Kendari menilai tindakan tersebut merupakan bentuk penghalangan kerja jurnalistik dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua AJI Kendari, Nursadah, menyatakan bahwa peristiwa itu mencederai semangat demokrasi dan menunjukkan lemahnya pemahaman pejabat publik terhadap kemerdekaan pers.

Ia menegaskan, ajudan atau aparat yang mendampingi pejabat seharusnya memahami bahwa jurnalis memiliki hak melakukan wawancara dalam koridor profesional.

AJI Kendari juga menuntut agar Gubernur Sultra menyampaikan permintaan maaf terbuka atas tindakan anak buahnya.

Menurut AJI, tanggung jawab moral dan politik tetap berada pada pemimpin yang membawahi aparat atau ajudan di lingkungannya.

Selain itu, AJI meminta dilakukan evaluasi terhadap standar etika dan pelatihan bagi ajudan pejabat publik agar menghormati tugas jurnalis.