Whoosh: Ketika Ambisi Politik Mengalahkan Rasionalitas Ekonomi

Faktor Alam yang Diabaikan
Kritik Megawati tentang risiko bencana alam ternyata bukan tanpa dasar. Jalur kereta cepat Jakarta–Bandung melintasi wilayah rawan gempa, tanah labil, dan curah hujan ekstrem. Segmen di sekitar Purwakarta dan Padalarang dikenal memiliki struktur geologi kompleks.

Dalam engineering due diligence, kondisi ini seharusnya diperhitungkan secara serius karena berpengaruh langsung terhadap biaya konstruksi dan pemeliharaan. Namun tekanan waktu dan politik sering kali membuat tim teknis menomorduakan studi geoteknik mendalam. Akibatnya, muncul revisi desain, penundaan proyek, dan tambahan biaya yang signifikan hingga USD 1,2 miliar menurut laporan terakhir (CNBC Indonesia, 2024).

Rasionalitas Ekonomi yang Tertinggal
Dari sisi finansial, proyek ini mengandung apa yang disebut fiscal illusion (Buchanan, 1967), biaya nyata ditutupi oleh narasi bahwa proyek tidak memakai APBN, padahal risiko akhirnya tetap ditanggung negara melalui BUMN.

KAI kini menanggung beban utang besar kepada CDB, sementara arus kas negatif terus menumpuk. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya bahwa “negara tidak akan menanggung kerugian Whoosh” justru menegaskan persoalan struktural: BUMN yang dibiayai utang luar negeri, tetapi tidak punya kapasitas finansial menanggung beban proyek jangka panjang.

Nilai bagi Publik yang Tak Sebanding
Dari sudut pandang konsumen, Whoosh belum berhasil menciptakan Customer Perceived Value (Zeithaml, 1988) yang kuat. Harga tiket Rp 250–350 ribu dinilai terlalu tinggi dibanding manfaat yang dirasakan, terutama karena lokasi stasiun jauh dari pusat kota dan akses transportasi penghubung belum optimal.

Bagi banyak warga, perjalanan menggunakan mobil pribadi atau tol masih lebih fleksibel dan ekonomis. Akibatnya, tingkat keterisian (load factor) rendah, dan efek ekonomi berganda yang dijanjikan pun belum terasa.

Antara Legasi dan Pelajaran

Tidak dapat dipungkiri, proyek ini membawa sisi positif, yaitu transfer teknologi, pengalaman manajemen proyek besar, serta kebanggaan simbolik bagi sebagian masyarakat. Tetapi, kebijakan publik seharusnya tidak diukur dari kecepatan peresmian, melainkan dari keberlanjutan ekonomi dan manfaat sosialnya.

Whoosh kini menjadi pelajaran penting bagi tata kelola proyek strategis nasional. Bahwa ambisi politik tanpa analisis ekonomi yang matang hanya menghasilkan infrastruktur megah tetapi tidak efisien. Bahwa keberanian membangun harus diimbangi dengan kerendahan hati untuk mengevaluasi.

Seperti ditulis Bent Flyvbjerg (2022) dalam How Big Things Get Done, proyek besar sering gagal bukan karena perencanaannya buruk, melainkan karena terlalu percaya diri bahwa segalanya bisa dikendalikan.

Penutup

Kereta cepat Whoosh bukan semata kisah tentang rel dan kecepatan, melainkan cermin bagaimana keputusan publik dibuat di bawah bayang-bayang ambisi politik dan bias psikologis.

Jika pemerintah mendatang ingin melanjutkan proyek serupa, misalnya kereta cepat Jakarta–Surabaya, maka pelajaran dari Whoosh harus dijadikan pedoman, yaitu transparansi penuh dalam studi kelayakan, audit independen atas pembiayaan, dan keterlibatan publik dalam pengawasan.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak lahir dari slogan, melainkan dari keberanian berpikir rasional di tengah tekanan politik.

Penulis:
Dr. Harris Turino, ST, SH., MSi., MM – Kapoksi XI PDI Perjuangan DPR RI