Harris Turino: Purbaya Wakili Kapitalisme Negara, Sri Mulyani Kapitalisme Swasta

“Ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, masyarakat ikut menanggung. Jadi harus dikawal agar benar-benar masuk ke sektor produktif, bukan hanya parkir di surat berharga,” ujarnya.

Harris juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian pejabat fiskal dalam komunikasi publik untuk menjaga stabilitas pasar.

“Menteri Keuangan itu bendahara negara, bukan juru bicara politik. Salah bicara sedikit bisa bikin pasar bergejolak,” katanya.

Ia menilai gaya Purbaya yang lebih aktif sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

“Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Keberanian fiskal harus diiringi kejujuran dan akuntabilitas,” tutur Harris.

Menurutnya, keseimbangan antara peran negara dan pasar akan menjadi kunci menuju sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan sosial.

Harris menegaskan bahwa langkah Purbaya patut diawasi, namun juga perlu diberi ruang untuk membuktikan efektivitas paradigma baru tersebut.

Ia menilai keberanian fiskal bukan sekadar soal angka, tetapi tentang kepercayaan publik terhadap kemampuan negara mengelola ekonomi.

“Selama transparan dan akuntabel, masyarakat akan mendukung langkah-langkah besar seperti ini,” katanya.

Harris menutup dengan harapan agar koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga perbankan tetap terjaga.

“Kita ingin ekonomi tumbuh, tapi juga tetap sehat dan terkendali,” ujarnya.

Dengan arah kebijakan baru ini, Indonesia disebutnya tengah mencoba menemukan jati diri ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat tanpa meninggalkan mekanisme pasar.

“Kalau bisa dikelola dengan baik, ini momentum menuju kemandirian ekonomi yang sesungguhnya,” kata Harris Turino. ***