Menkeu Purbaya Tolak Danai Family Office, Proyek Ambisius Luhut Sejak Era Jokowi Terancam Mandek

Kabar24.id - Proyek Family Office yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dipastikan tak mendapat alokasi anggaran dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Baca Juga: Skandal Solar Murah: Deretan Korporasi Besar Diduga Raup Untung Triliunan, Astra dan Adaro Diduga Nikmati Kebijakan Ini

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek yang lahir sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurut Purbaya, penggunaan APBN untuk Family Office tidak tepat dan tidak masuk dalam prioritas nasional.

Baca Juga: CEO Promedia: MBG Harus Bersih dari Oknum Tukang Olah Proyek, Jangan Rusak Program Unggulan Presiden

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri,” kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah harus fokus pada program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor,” ujarnya.

Sikap tegas Purbaya sekaligus menandai berakhirnya dukungan pemerintah terhadap proyek ambisius yang sempat disebut sebagai magnet investasi baru Indonesia.

Family Office sendiri merupakan gagasan lama Luhut sejak masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi-Ma’ruf Amin.

Proyek itu pertama kali diperkenalkan pada Mei 2024 sebagai wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik maupun internasional.

Kala itu, Luhut menyebut Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai contoh sukses yang bisa ditiru Indonesia.

“Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujar Luhut pada Mei 2024 lalu.