Kabar24.id – Strategi komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan.
Pemerintah disebut mengandalkan influencer untuk menyampaikan program dan kebijakan publik.
Baca Juga: Hijaukan Banyuwangi, Gerakan Tanam 1000 Pohon Warnai HUT RI ke-80
Langkah ini dinilai tidak efektif dan berpotensi mengaburkan pesan utama kepada masyarakat.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai pemerintah seharusnya tidak mengulang pola komunikasi di era sebelumnya.
Ia menegaskan penggunaan buzzer maupun influencer hanya memboroskan anggaran negara.
“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” ujar Jerry.
Baca Juga: Prabowo Takziah ke Rumah Ojol Affan, Janji Tegakkan Keadilan Keyword Artikel
Menurutnya, menyewa influencer membutuhkan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Hal itu hanya membuat mubazir dan tidak berdampak apa pun,” tegasnya.
Baca Juga: Mendag: Waralaba Lokal Lebih Banyak, tapi Gaungnya Kalah dari Merek Asing
Kritik juga datang dari pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo.
Artikel Terkait
Prabowo Takziah ke Rumah Ojol Affan, Janji Tegakkan Keadilan Keyword Artikel
Eko Patrio dan Uya Kuya Dinilai Tak Berempati pada Rakyat, Jaringan Mitra Promedia Desak PAN Segera Pecat Mereka
Hijaukan Banyuwangi, Gerakan Tanam 1000 Pohon Warnai HUT RI ke-80