Reformasi Perizinan Dipercepat, Bonus Manajemen BUMN Dipangkas: Pemerintah Hemat Rp8 Triliun per Tahun

Kabar24.id - Pemerintah Indonesia kembali memperkuat langkah reformasi birokrasi dengan mempercepat proses perizinan investasi dan memangkas beban anggaran negara dari pemberian tantiem serta bonus kepada jajaran manajemen perusahaan BUMN.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 6 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, menjelaskan bahwa penghematan dari kebijakan tersebut telah dianalisis secara menyeluruh.

“Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar 8 triliun (rupiah) per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ungkap Rosan.

Baca Juga: Transformasi Digital CIMB Niaga Diperkuat Lewat OCTO, Digital Branch, dan Solusi Tanpa Cabang

Penghematan ini didapat dari surat edaran yang dikeluarkan terkait pembatasan pemberian tantiem dan bonus kepada manajemen BUMN.

Kebijakan ini berlaku bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang sebelumnya menerima insentif berdasarkan kinerja perusahaan masing-masing.

Rosan menegaskan, “Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk Board of Commissioners atau Komisaris, dan juga untuk Direksi yang berhak mendapatkan.”

Baca Juga: Sekolah Rakyat: Langkah Nyata Pemerintah Bangun Masa Depan Anak dari Keluarga Kurang Sejahtera

Selain efisiensi anggaran BUMN, Rosan juga memaparkan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat reformasi perizinan investasi melalui terbitnya regulasi baru berupa Peraturan Pemerintah.

“Alhamdulillah, PP-nya baru saja keluar. Jadi untuk semua Kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” ujarnya.

Aturan tersebut dinilai mampu mendorong kepastian hukum dan waktu bagi para investor.

Presiden Prabowo, menurut Rosan, juga meminta semua kementerian dan lembaga yang belum tergabung dalam sistem terpadu perizinan agar segera menyelaraskan diri.

Baca Juga: Chery Cetak Penjualan Spektakuler di GIIAS 2025, Mobil Hybrid Jadi Favorit Utama

“Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua Kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” tegas Rosan.