Menurut Mahfud, proses hukum terhadap Tom Lembong mengandung unsur tekanan politik.
Baca Juga: Minat Masyarakat Hadiri Upacara 17 Agustus di Istana Merdeka Membludak
Ia menilai, jika proses tersebut dilanjutkan ke Mahkamah Agung, hasilnya tetap tidak akan objektif.
Karena itu, Mahfud menyebut abolisi sebagai langkah strategis untuk menghentikan proses yang tidak sehat.
Ia mengatakan bahwa Presiden bisa turun tangan jika hukum dinilai tidak berjalan secara independen.
Baca Juga: Viral Kericuhan Tarkam Tegal, Personel TNI Terjatuh di Tengah Penonton
Mahfud menegaskan, keputusan Presiden bukan untuk membela individu, tapi demi menegakkan keadilan.
Ia menyebut bahwa dalam kasus Tom Lembong tidak ditemukan unsur mens rea atau niat jahat.
Segala keputusan Tom selama menjabat disebut berdasarkan instruksi dan dokumen resmi.
Mahfud menekankan bahwa proses pengambilan keputusan dalam kasus ini bukan tanpa dasar hukum.
Menurutnya, motif tindakan Tom Lembong bukan karena niat jahat, melainkan melaksanakan tugas.
Ia menambahkan bahwa keputusan abolisi dalam kasus ini harus dipandang secara obyektif.
Mahfud menilai publik tidak perlu khawatir berlebihan selama keputusan presiden tetap rasional. ***
