Kabar24.id - Pemerintah bersama DPR RI dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara sepakat membentuk tim bersama menuju target zero ODOL pada 2027.
Kesepakatan ini diumumkan usai pertemuan yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta pimpinan DPR dan Komisi V.
Baca Juga: Kemenag Dukung Cek Kesehatan Gratis untuk 12,5 Juta Siswa
Wakil Ketua DPR RI menyebut Presiden memperhatikan serius isu kendaraan over dimensi dan over loading.
Dalam pertemuan itu dibahas aspirasi para pengemudi logistik perorangan yang selama ini menjadi roda distribusi ekonomi.
Baca Juga: Erika Carlina Alami Mood Swing Usai Melahirkan Anak Pertama
Pemerintah berkomitmen menyiapkan langkah-langkah teknis untuk mewujudkan kebijakan zero ODOL secara bertahap.
Perwakilan Asosiasi Pengemudi Logistik menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah menuju zero ODOL.
Baca Juga: PPATK Blokir Rekening Dormant, Transaksi Judol Turun 70 Persen
Pengemudi menyadari pentingnya ketertiban kendaraan logistik demi keselamatan dan keberlangsungan ekonomi nasional.
Mereka menegaskan akan mematuhi aturan dan mendukung penuh pelaksanaan kebijakan hingga tuntas pada 2027.
Baca Juga: Sulthan Zaky Dipinjamkan PSM ke MOI Kompong Dewa FC Kamboja
Istilah ODOL juga diluruskan agar publik tidak keliru memahami, karena undang-undang tidak menggunakan istilah "ODOL" secara langsung.
Pemerintah dan pengemudi sepakat bahwa istilah yang tepat adalah zero overload dan over dimension.
Artikel Terkait
PPATK Blokir Rekening Dormant, Transaksi Judol Turun 70 Persen
Erika Carlina Alami Mood Swing Usai Melahirkan Anak Pertama
Kemenag Dukung Cek Kesehatan Gratis untuk 12,5 Juta Siswa