Kabar24.id - Sebagian warga terdampak erupsi Gunung Semeru masih bertahan di posko pengungsian resmi dan sebagian lainnya mulai kembali ke rumah masing-masing.
Pemkab Lumajang memastikan layanan untuk penyintas tetap berjalan selama masa tanggap darurat.
Baca Juga: Status Awas di Semeru Belum Dicabut, Warga Diminta Jauhi Radius 8 Km dan Ancaman Lahar Dingin
Menurut data pada Jumat, 21 November 2025 pukul 18.00 WIB, tercatat 852 jiwa mengungsi di Kecamatan Pronojiwo. Sementara itu, 264 jiwa lainnya berada di Kecamatan Candipuro.
Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan kebutuhan dasar warga terdampak masih tercukupi. Distribusi logistik disebut berjalan lancar melalui jalur resmi pemerintah.
Logistik Aman, Warga Diminta Salurkan Bantuan Lewat Jalur Resmi
Sekretaris Daerah Lumajang sekaligus Pelaksana Harian SKPDB, Agus Triyono menjelaskan mekanisme distribusi sejauh ini berjalan terkendali. Ia memastikan tidak ada kekurangan pasokan kebutuhan pokok di pengungsian.
“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi, logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” kata Agus saat evaluasi pos komando pada Sabtu, 22 November 2025. Ia juga mengingatkan bahwa bantuan dari masyarakat sebaiknya melalui koordinasi resmi.
Agus menilai donasi tanpa koordinasi berisiko menumpuk di satu titik dan mengakibatkan ketimpangan distribusi. Menurutnya, beberapa titik justru kekurangan bantuan karena distribusi tidak terukur.
Untuk itu, Pemkab membuka dua Posko Tanggap Darurat di Candipuro dan Pronojiwo. Posko tersebut menjadi pusat pengiriman donasi agar bantuan tersalurkan merata dan tepat sasaran.
Larangan Pengungsian Liar Demi Standar Pelayanan Minimal
Selain soal distribusi bantuan, Pemkab mengingatkan larangan pendirian pengungsian liar. Seluruh layanan bagi warga terdampak harus berada di bawah satu kendali melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
“Pengendalian satu pintu penting karena kondisi warga bisa dipantau secara menyeluruh,” ujar Agus. Ia menambahkan pemenuhan kebutuhan medis, pangan, dan keamanan juga lebih terjamin di posko resmi.
Pengungsian liar disebut tidak memiliki standar layanan dasar seperti listrik, air bersih, kesehatan, hingga keamanan. Risiko kesehatan, rawan kebakaran, dan akses bantuan yang tidak merata menjadi kekhawatiran utama.