Menurutnya publik berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan.
JATAM menyatakan bahwa transparansi diperlukan untuk memastikan kepemilikan saham tidak memengaruhi keputusan publik.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak terkait untuk menjawab polemik ini.
Pantau terus www.Kabar24.id untuk mendapat info terbaru.