news

Orang Tua Korban Ledakan SMAN 72 Pertanyakan Kepastian Tanggungan Biaya Pengobatan dari Pemerintah

Rabu, 12 November 2025 | 16:37 WIB
Orang tua korban ledakan SMAN 72 pertanyakan kepastian tanggungan biaya pengobatan dari pemerintah

"Jadi saya berharap dari pihak pemerintah sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada yang menemui saya," katanya dengan nada kecewa.

Ia juga menyebut belum ada kunjungan dari pemerintah daerah maupun aparat kepolisian.

"Dari pemerintahan DKI Jakarta, dari Kapolri, Kapolda, tidak ada yang menemui saya," tambahnya.

Andre menegaskan kepastian biaya pengobatan menjadi hal penting bagi masa depan anaknya yang masih memiliki cita-cita.

"Jadi saya ingin memastikan, ini anak juga punya cita-cita, ke depannya dia mau jadi apa. Apa cita-citanya itu tenggelam gitu aja," ujarnya.

Baca Juga: ICW Nilai KPK Mulai Bangun dari Tidur, Pemberantasan Korupsi Era Prabowo Dapat Apresiasi

Pemerintah Tegaskan Biaya Perawatan Ditanggung Sepenuhnya

Sebelumnya, pemerintah pusat dan daerah telah menyatakan komitmennya menanggung seluruh biaya pengobatan korban ledakan SMAN 72 Jakarta.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait mekanisme pembiayaan dan pendampingan korban.

Menteri Sosial Gus Ipul memastikan pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan hingga proses rehabilitasi dan pemulihan jangka panjang.

"Kementerian Sosial memberikan dukungan yang diperlukan setelah nanti dari rumah sakit ini, mulai dari rehabilitasi, masa-masa pemulihannya sampai nanti, jika diperlukan, dengan program-program pemberdayaan," ujar Gus Ipul pada Minggu, 9 November 2025.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI akan menanggung biaya rumah sakit seluruh korban tanpa terkecuali.

"Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh Pemerintah DKI sampai dengan selesai," ucap Pramono usai menjenguk korban di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 November 2025.

Pemerintah menegaskan komitmen tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap para korban dan keluarga terdampak.

Namun, keluhan dari pihak keluarga menunjukkan masih ada kebutuhan akan komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat.

Halaman:

Tags

Terkini