AHY berharap Kementerian ATR/BPN terus melakukan pekerjaan yang baik di bidang pertanahan

Kabar24.id -- Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berharap Kementerian ATR/BPN akan melakukan pekerjaan besar dalam bidang pertanahan dan tata ruang selama periode pemerintahan baru.


"Saya rasa kita menyadari bahwa tata ruang dan masalah pertanahan sangat mendasar, masyarakat menggantungkan harapan pada Kementerian ATR/BPN ini dan sekali lagi perlu terus bekerja keras dan bekerja sama, dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan ke depan," kata Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Rabu.

Dia menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir pada 20 Oktober 2/24, dan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mulai menjalankan tugas dan mengemban amanah 5 tahun ke depan.

Akibatnya, kita harus terus bersyukur atas apa yang telah kita lalui bersama. Dia mengatakan, "Walaupun saya merasa bahwa waktu bergerak begitu singkat dan cepat, 8 bulan tidak terasa, tetapi saya bersyukur karena dapat berkumpul dengan keluarga besar ATR/BPN dari seluruh Indonesia, dan saya bangga menjadi bagian dari ini semua."

Kita berharap ATR/BPN dapat berkembang, berhasil, dan membantu rakyat dalam berbagai masalah pertanahan dan tata ruang. Saya ingin terus berpartisipasi dalam perjuangan ini. Dia menambahkan, "Saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan ini, dan saya juga tentunya ingin terus berjuang bersama jajaran dan para sahabat yang ada di ATR/BPN."

AHY mengatakan bahwa selama transisi pemerintahan saat ini, Kementerian ATR/BPN tetap fokus pada tugas utama. Salah satu contohnya masih berhasil mengungkap kejahatan pertanahan oleh para oknum mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Saya rasa tidak ada kata berhenti. Kami akan tetap fokus pada tugas-tugas pokok di lapangan termasuk melanjutkan Reforma Agraria dan menghadirkan iklim investasi yang lebih baik dengan menghadirkan kepastian hukum atas tanah di berbagai pelosok tanah air.

Sejauh yang saya ketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Di akhir pemerintahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengungkap dua kasus pelanggaran pertanahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

AHY mengungkapkan dua kasus tindak pidana pertanahan. Ada potensi kerugian Rp183,5 miliar bagi negara dan masyarakat.

Dalam kasus pertama, lima mafia tanah ditangkap karena melakukan tindak pidana pertanahan dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Total kerugian yang diselamatkan dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp4 miliar, yang berasal dari kerugian sebenarnya.

Namun, dalam kasus kedua, dilakukan oleh dua orang yang diduga bersalah. Modus operandi yang digunakan dalam hal ini adalah pemalsuan dengan menduplikasi 39 sertipikat atas nama keluarganya. Dalam kasus ini, potensi kerugian yang diselamatkan mencapai lebih dari Rp179 miliar, termasuk kerugian nyata, kerugian pajak, dan kerugian potensial dari proyek jalan Tol Cibitung-Cilincing. (*)