Kabar24.id - BNPB dan BMKG meminta pemerintah daerah lebih sigap dalam mitigasi bencana setelah banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Peringatan ini disampaikan dalam rapat di Kantor Kemendagri Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.
Baca Juga: KPK Belum Panggil Erni Sitorus Usai Bertemu Eks Koruptor
Pertemuan tersebut membahas kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta potensi bencana hidrometeorologi.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menegaskan pentingnya pemda memahami risiko dan mitigasi bencana di wilayahnya.
Ia menilai masih banyak daerah yang menyalahkan curah hujan tinggi tanpa melihat persoalan tata ruang.
Raditya menyebut kepala daerah seharusnya tidak menunggu bencana terjadi baru meminta bantuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: DPR Soroti Model Bisnis Garuda, Sebut Satu Pesawat Baru Untung Jika Terisi 150 Persen
Menurut dia, kesiapsiagaan harus dimulai dari pemda melalui pemetaan risiko dan langkah pencegahan.
Ia menjelaskan bahwa tata ruang menjadi salah satu akar masalah yang sering terabaikan oleh pemerintah daerah.
Banyak daerah memiliki pemukiman yang melanggar batas sempadan sungai.
Raditya mencontohkan kondisi di wilayah Jabodetabekpunjur, di mana banyak rumah berdiri tepat di tepi sungai.
Ia mengatakan BNPB memiliki data pelanggaran tata ruang tersebut melalui citra satelit.
Artikel Terkait
Wagub Sumut Respons Viral Penjarahan Minimarket Sibolga usai Banjir
Starlink Gratis bagi Korban Banjir, Pelanggan Lama Bisa Langsung Aktif Tanpa Bayar, Cukup Tulis “Dukungan Banjir Indonesia”
Viral Surat Bupati Ngaku Tak Mampu Tangani Banjir Aceh Tengah, BNPB Ungkap Akses Darat Masih Putus
Prabowo Akhirnya Tinjau Lokasi Banjir-Longsor Sumut Setelah Sepekan Bencana