Ia mengatakan bahwa langkah itu dimaksudkan untuk memotivasi para pelaksana daerah agar lebih cepat merespons isu seputar MBG di media sosial.
“Kita tidak boleh kalah cepat dari hoaks. Kareg dan Korwil harus jadi sumber informasi resmi dan cepat mengklarifikasi isu di lapangan,” ujar Nanik dalam rapat koordinasi, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, selama ini banyak konten negatif beredar karena respons pelaksana di daerah masih lemah dan belum sigap.
Ia berharap setiap Kareg dan Korwil bisa menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi akurat dan edukatif kepada publik.
“Kami ingin pesan gizi disampaikan bukan sekadar administratif, tapi menjadi narasi yang membangun optimisme publik,” tambahnya.
Dengan klarifikasi tersebut, BGN menutup polemik soal janji insentif Rp5 juta dan memastikan bahwa seluruh kebijakan lembaga dijalankan sesuai prosedur resmi. ***
Artikel Terkait
DPU Pengairan Banyuwangi Luncurkan Warm System, Guna Pantau Air Irigasi Real Time
Ada Perbaikan Ekonomi, Syahganda Nainggolan Ibaratkan Luka 10 Tahun dari Jokowi Mulai Disembuhkan Pemerintahan Prabowo
Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menteri Terfavorit Kabinet Merah Putih Versi IDSIGHT 2025